Morowali Bergelut dengan Rencana Industri Besar! Apa yang Terjadi di Balik Layar PT BTIIG?

BUNGKU BARAT - Grup WhatsApp "FDI Morowali," sebuah forum diskusi dan informasi terkini, menjadi sorotan utama warga Morowali karena keaktifan dan keberagaman anggotanya. Grup yang dianggap paling hot di daerah ini berhasil menyatukan semua elemen masyarakat, dari tingkat atas hingga bawah, dalam bingkai komunikasi yang positif, memberikan informasi yang cepat dan terpercaya.

Beberapa hari terakhir, perhatian anggota grup tertuju pada kawasan industri PT BTIIG yang tengah hangat dibicarakan. Beragam topik dibahas, mulai dari pembebasan lahan masyarakat di beberapa desa di sekitar kawasan pantai hingga konsep penataan ruang wilayah, termasuk jalur transportasi khusus untuk karyawan.

Dalam perbincangan tersebut, Dhany Achmad, salah satu anggota grup, mengemukakan pengalaman pribadinya terkait perjuangan untuk menyuarakan kekhawatiran sejak awal rencana pendirian kawasan industri ini. "Dari awal saya sudah bersuara, bahkan kami minta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR yang diantar langsung oleh saudara Rizal, tapi tidak ada tanggapan," ujar Dhany. Terkait masalah lalu lintas, ia juga aktif mendatangi Dinas Perhubungan (DISHUB) untuk mendesak penertiban, yang menyebabkan terhentinya kegiatan perusahaan sehari, namun esoknya aktivitas kembali normal. "Jadi soal BTIIG memang sangat luar biasa, bicara juga sampai putus urat leher seperti tidak ada manfaatnya. Sampai hari ini juga belum ada Memorandum of Understanding (MOU) antara perusahaan dengan Kawasan Industri alias BTIIG. Andalan kalau kita mengadu selalu urusan pusat dan pusat berarti bisa pemerintah daerah sifatnya penonton terbaik," ungkap Dhany.

Menanggapi permasalahan tersebut, Anwar Hafid, Anggota DPR RI yang juga turut menjadi anggota grup, menyatakan dukungannya. "Saya sepenuhnya setuju dengan teman-teman. Kita tidak ingin mengalami hal yang sama seperti kawasan IMIP Bahodopi yang terkesan kumuh. Sekarang sebaiknya pemerintah daerah harus berdialog dengan baik dengan perusahaan agar semua soal penataan pemukiman, fasilitas umum dan sosial, terutama lalu lintas, dapat dijelaskan secara jelas," ujar Anwar.

Mantan Kepala Dinas Pertambangan Morowali, Umar Rasyid, juga memberikan pandangannya. "Betul pak, sebaiknya pemerintah membuat manajemen kawasan yang lengkap dengan sistem pengelolaan sampahnya. Di samping itu, perusahaan diwajibkan membuat jalur alternatif (jalan khusus karyawan) agar tidak mengganggu lalu lintas jalan negara," ujar Umar. Ia juga menyarankan agar pembangunan kawasan industri BTIIG mengambil pelajaran dari kawasan industri IMIP Bahodopi untuk menciptakan kawasan industri yang terpadu.

Ikhsan Arisandi, anggota grup yang lain, menambahkan bahwa pembuatan jalan alternatif seharusnya menjadi salah satu syarat komitmen bagi perusahaan. "Perusahaan wajib membuat jalan alternatif (jalan khusus karyawan) sehingga kami tidak bisa hanya duduk menunggu perusahaan datang. Mari bersama-sama mengajak mereka untuk berdiskusi, karena hadir dengan spanduk dan megaphone saja belum tentu mereka akan merespons," tambah Ikhsan.

Dengan dukungan dan perhatian dari berbagai elemen masyarakat dalam forum diskusi ini, diharapkan permasalahan kawasan industri PT BTIIG dapat segera mendapat solusi terbaik yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan perusahaan itu sendiri. Komitmen bersama dalam menciptakan kawasan industri yang terpadu dan berkelanjutan menjadi harapan bersama untuk masa depan Morowali yang lebih baik.