Laskar To Boengkoe Dorong Pemerintah Perkuat Pendampingan Tenaga Kerja Lokal

MOROWALI — Persoalan akses kerja bagi anak-anak lokal menjadi perhatian Laskar To Boengkoe. Organisasi tersebut mendorong adanya langkah konkret pemerintah dalam mendampingi pencari kerja lokal, khususnya mereka yang masih terkendala keterampilan dan persyaratan sertifikasi untuk memasuki dunia kerja.

Upaya tersebut disampaikan dalam pertemuan pengurus Laskar To Boengkoe dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid serta anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Syarifudin Hafid pada pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas kondisi ratusan anak lokal yang saat ini masih membutuhkan pendampingan untuk dapat memenuhi persyaratan kerja dan memperoleh akses terhadap kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tenaga kerja tidak terampil (unskilled worker) serta kendala kepemilikan sertifikat yang menjadi salah satu persyaratan pada sejumlah posisi pekerjaan.

Pemerintah provinsi siapkan langkah pendampingan

Dari pertemuan tersebut, terdapat kepastian bahwa persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemerintah provinsi.

Koordinasi kemudian dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil koordinasi, dirumuskan sejumlah langkah yang meliputi pendataan pencari kerja, fasilitasi sertifikasi, pelatihan, serta pendampingan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pencari kerja lokal menyesuaikan kompetensi mereka dengan kebutuhan perusahaan.

Pendataan menjadi bagian penting karena pemerintah perlu mengetahui secara jelas jumlah pencari kerja, latar belakang pendidikan, keterampilan yang dimiliki, sertifikasi yang telah tersedia, serta kebutuhan peningkatan kompetensi masing-masing pencari kerja.

Membangun jembatan antara anak lokal dan kebutuhan industri

Bagi Laskar To Boengkoe, persoalan tenaga kerja lokal tidak cukup hanya dibicarakan dari sisi tersedianya lapangan pekerjaan.

Ada persoalan lain yang harus dijawab secara bersama-sama, yakni bagaimana memastikan anak-anak lokal memiliki kompetensi dan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.

Karena itu, pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan, dan komunitas perlu membangun komunikasi yang lebih terstruktur.

Pendataan menjadi pintu awal. Setelah data tersedia, pemerintah dapat memetakan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi. Selanjutnya, pencari kerja dapat diarahkan mengikuti program yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Dengan mekanisme tersebut, anak-anak lokal tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kesiapan mereka memasuki dunia kerja.

Laskar To Boengkoe berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten ini dapat segera menghasilkan langkah nyata. Sebab, anak lokal bukan sekadar angka dalam data ketenagakerjaan. Mereka adalah generasi yang membutuhkan kesempatan, keterampilan, dan pendampingan agar dapat tumbuh dan bekerja di tanah kelahirannya sendiri.