Putra Bonewa Soroti Bupati Morowali soal Telaahan Staf dan Lambatnya Penyerapan Anggaran
Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Putra Bonewa, menjadi sorotan setelah dalam sebuah video rapat paripurna menyampaikan kritik terhadap kebijakan Bupati Morowali terkait mekanisme telaahan staf yang dinilai berbelit-belit dan berpotensi memperlambat penyerapan anggaran.
Bungku Tengah — Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Putra Bonewa, mendapat perhatian dan apresiasi dari masyarakat setelah menyampaikan sejumlah kritik dalam sebuah rapat paripurna.
Dalam video yang beredar di masyarakat, Putra Bonewa terlihat menyampaikan pandangan secara tegas dengan menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Morowali, khususnya terkait mekanisme telaahan staf.
Menurut sorotan yang disampaikannya, mekanisme tersebut dinilai terlalu berbelit-belit sehingga berpotensi menghambat proses administrasi dan berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran.
Selain persoalan telaahan staf, Putra Bonewa juga menyoroti pembangunan tugu yang belum lama selesai direnovasi. Persoalan tersebut turut menjadi perhatian dalam penyampaian kritiknya terhadap kebijakan pembangunan daerah.
Sikap kritis tersebut kemudian mendapat respons positif dari sebagian masyarakat. Mereka menilai keberanian anggota DPRD menyampaikan kritik secara terbuka merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Bagi masyarakat, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembentuk kebijakan dan anggaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Sikap Putra Bonewa dalam rapat tersebut pun dinilai sebagai sinyal bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Morowali mulai kembali mendapat ruang.
Dengan demikian, perdebatan antara legislatif dan eksekutif tidak berhenti pada kritik, tetapi dapat menghasilkan evaluasi dan perbaikan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Bagi masyarakat Morowali, suara kritis dari DPRD merupakan bagian penting dari demokrasi: pemerintah bekerja, DPRD mengawasi, dan masyarakat berhak mengetahui serta menilai hasilnya.