Disnaker Morowali Siap Pertemukan Manajemen 3 Smelter dan Laskar To Boengkoe Bahas Transparansi NIK 7206

Disnaker Morowali siap memfasilitasi pertemuan antara Laskar To Boengkoe dan manajemen tiga smelter besar untuk membahas sinkronisasi data pelamar kerja NIK 7206. Langkah ini diambil guna memastikan transparansi rekrutmen dan memperjuangkan hak tenaga kerja lokal di kawasan industri.

Mei 4, 2026 - 19:44
 0  36
Disnaker Morowali Siap Pertemukan Manajemen 3 Smelter dan Laskar To Boengkoe Bahas Transparansi NIK 7206

BUNGKU TENGAH – Upaya berkelanjutan yang dilakukan komunitas pemuda lokal, Laskar To Boengkoe, dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja di wilayah Morowali kini memasuki babak baru yang krusial. Setelah berhasil membangun dialog langsung dengan pihak industri, gerakan ini kini diperkuat dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah guna memastikan keadilan bagi tenaga kerja lokal.

Momentum keberhasilan ini mulai terlihat nyata saat Laskar To Boengkoe melakukan audiensi resmi dengan manajemen PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Kecamatan Bungku Barat pada Sabtu (2/5). Pertemuan tersebut menjadi sinyal positif atas keterbukaan pihak swasta terhadap aspirasi masyarakat Morowali.

Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan pihak perusahaan, Laskar To Boengkoe kembali bergerak cepat dengan menggelar audiensi bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Morowali pada Senin (4/5). Dalam pertemuan ini, komunitas menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai pengawas dan fasilitator kebijakan ketenagakerjaan.

Terdapat tujuh poin tuntutan utama yang ditegaskan dalam audiensi tersebut, yakni:

  1. Sistem Rekrutmen Terpadu: Penggunaan satu pintu melalui Disnaker atau aplikasi resmi.

  2. Prioritas NIK Lokal: Kuota minimal 60% bagi tenaga kerja lokal (NIK 7206).

  3. Transparansi Lowongan: Keterbukaan informasi pada seluruh sektor jabatan.

  4. Kebijakan Zero Calo: Penghapusan praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen.

  5. Dashboard Monitoring: Sistem pemantauan data tenaga kerja yang transparan.

  6. Pelatihan & Sertifikasi: Program peningkatan kompetensi khusus anak daerah.

  7. Optimalisasi BLK: Pengaktifan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) Morowali.

Fokus utama dalam diskusi ini adalah mendesak Disnaker untuk segera menginventarisir data pelamar lokal yang hingga kini belum mendapatkan kepastian kerja. Laskar To Boengkoe mendorong adanya sinkronisasi data yang solid antara tiga perusahaan besar di Morowali, yaitu PT IMIP, PT Vale, dan PT IHIP.

Langkah sinkronisasi ini diharapkan dapat memberikan peta kekuatan tenaga kerja yang jelas dan mencegah adanya masyarakat lokal yang hanya menjadi penonton di tengah pesatnya industrialisasi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Morowali, Ahmad, ST, memberikan respon cepat terhadap tuntutan tersebut. Beliau menyatakan akan segera memanggil seluruh jajaran manajemen perusahaan terkait untuk duduk bersama dengan Laskar To Boengkoe dalam waktu dekat.

"Kami berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan lintas sektor ini. Fokus kita adalah membedah sistem satu pintu agar informasi lowongan kerja benar-benar transparan," tegas Ahmad.

Sinergi antara komunitas lokal, pemerintah, dan pihak industri ini diharapkan menjadi solusi permanen demi mewujudkan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan di Bumi Morowali.