Kepemimpinan Bupati Iksan Diwarnai Banyaknya Kontraktor Asal Kendari, Kontraktor Lokal Merasa Terpinggirkan
Banyak proyek pemerintah Kabupaten Morowali tahun 2025 dimenangkan oleh kontraktor asal Kendari, memunculkan keprihatinan pelaku usaha lokal. Perubahan jadwal tiba-tiba dalam tender 10047604000 juga menimbulkan tanda tanya publik soal transparansi dan keadilan pengadaan.
Bungku Tengah – Dinamika pembangunan di era kepemimpinan Bupati Morowali, Iksan, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pelaku usaha lokal menyuarakan keprihatinan atas banyaknya kontraktor dari luar daerah, khususnya asal Kota Kendari, yang memenangkan proyek strategis melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Morowali.
Hasil penelusuran di situs resmi LPSE Morowali menunjukkan bahwa banyak proyek pemerintah dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang beralamat di luar Morowali, terutama dari Kendari. Kondisi ini dinilai mengabaikan potensi pelaku usaha lokal yang selama ini telah menunjukkan kapasitas dan kompetensinya.
"Kalau hampir semua proyek besar diborong oleh perusahaan luar, lalu bagaimana dengan pemberdayaan anak-anak daerah? Kami ini bukan tidak mampu, tapi kesempatan itu seakan-akan tertutup," ujar seorang kontraktor lokal yang enggan disebutkan namanya.
Ketimpangan tersebut dianggap bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan asas keadilan dalam pengelolaan proyek pemerintah. Alih-alih memperkuat ekonomi lokal, situasi ini justru memperbanyak keterlibatan pihak luar dan menciptakan ketergantungan struktural.
Kondisi semakin janggal ketika ditemukan keanehan dalam proses lelang pada salah satu paket proyek dengan kode tender 10047604000. Berdasarkan jadwal awal, penetapan pemenang dijadwalkan pada 1 Juli 2025, dengan masa sanggah dimulai pada 2 Juli 2025. Namun hingga tanggal tersebut, tidak ada satu pun pengumuman pemenang yang ditayangkan di laman resmi LPSE.
Secara tiba-tiba, jadwal tahapan pengadaan diubah. Penetapan dan pengumuman pemenang dimundurkan menjadi 8 Juli 2025, sementara masa sanggah dijadwalkan pada 9 Juli 2025. Perubahan mendadak ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pelaku usaha dan pemerhati transparansi pengadaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, Rizky Sahlan, yang coba dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, belum memberikan tanggapan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga menjaga prinsip transparansi, keadilan, dan keberpihakan terhadap putra-putri daerah yang siap berkontribusi membangun Morowali dari dalam.
