Miliaran Rupiah untuk Perjalanan Dinas, Layanan Tenaga Kerja Lokal Morowali Justru Lumpuh

Bungku Tengah – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Morowali kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, ditemukan ketidakseimbangan yang mencolok antara besarnya serapan anggaran operasional dengan kualitas pelayanan publik yang berujung pada sulitnya akses pekerjaan bagi putra-putri daerah di tengah masifnya industri nikel.

Secara konstitusional, Disnaker memiliki tanggung jawab krusial untuk memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja, menyediakan informasi pasar kerja yang transparan, hingga memfasilitasi rekrutmen dan perluasan kesempatan kerja. Namun, fakta di lapangan menunjukkan realita yang berbanding terbalik.

Hingga saat ini, database mengenai jumlah tenaga kerja lokal (NIK 7206) yang sudah maupun belum terakomodir di kawasan industri masih belum jelas. Ketidakjelasan data ini berdampak sistemik, salah satunya mengakibatkan Balai Latihan Kerja (BLK) Morowali tidak berfungsi secara maksimal. Tanpa database yang akurat, program pelatihan yang disusun dinilai tidak berbasis kebutuhan nyata pasar kerja.

Kritik juga mengarah pada buruknya infrastruktur informasi digital. Portal resmi rekrutmen yakni tenaga-kerja.morowalikab.go.id terpantau tidak aktif dan tidak dapat diakses oleh publik. Hal ini menutup pintu transparansi informasi lowongan kerja, sehingga para pencari kerja lokal seringkali merasa "buta" mengenai peluang kerja yang tersedia di tanah kelahiran mereka sendiri.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman data.inaproc.id, total Rencana Umum Pengadaan (RUP) instansi terkait mencapai Rp5,25 Miliar. Namun, alokasi anggaran tersebut menuai polemik.

Data menunjukkan bahwa Belanja Perjalanan Dinas mendominasi dengan total mencapai Rp1.134.922.500, atau sekitar 21,62% persen dari total keseluruhan anggaran. Di posisi kedua dan ketiga, terdapat Belanja Makanan dan Minuman yang menyedot dana sebesar Rp330.254.000. Sementara itu, alokasi untuk pengembangan sistem informasi atau pemeliharaan website hanya berkisar di angka Rp42 Juta.

"Sangat ironis ketika anggaran perjalanan dinas dan konsumsi mencapai miliaran rupiah, namun website pelayanan publik untuk pencari kerja justru dibiarkan mati. Ini menunjukkan adanya kesalahan dalam skala prioritas," ujar salah satu aktivis pemuda lokal yang memantau isu ketenagakerjaan di Morowali.

Merespons kondisi tersebut, muncul gelombang aspirasi dari masyarakat yang menuntut adanya "Reset" atau evaluasi total terhadap kinerja Disnaker Morowali. Masyarakat mendesak agar anggaran dialihkan pada hal-hal yang lebih berdampak langsung bagi rakyat, seperti pemberian subsidi sertifikasi SIO (Surat Izin Operator) secara gratis dan pengaktifan portal loker satu pintu yang transparan.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menanti langkah nyata dari pemerintah daerah untuk membenahi sistem ketenagakerjaan demi menjamin masa depan pemuda lokal Morowali yang lebih baik dan berkeadilan.